Kasasi

1.      Kasasi

Kasasi adalah proses pengajuan permohonan ke Mahkamah Agung terkait keputusan pengadilan tingakt pertama (Pengadilan Negeri) dan pengadilan tingkat kedua (Pengadilan Tinggi).

a.    Kasasi kasus perdata

                                 I.            Permohonan kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan tinggi selambatnya 14 hari setelah keputusan dijatuhkan. Pihak pemohon juga membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan pengajuan kasasi.

                                II.            Setelah menerima permohonan kasasi maka panitera pengadilan tinggi akan memberikan pemberitahuan kepada pihak lawan dalam jangka waktu selambatnya 7 hari.

                              III.            Pihak lawan yang menerima pemberitahuan tersebut diberikan waktu selambatnya 30 hari untuk memberikan surat jawaban atas memori kasasi yang diajukan.

                            IV.            Setelah menerima permohonan kasasi, memori kasasi, dan jawaban atas memori tersebut maka panitera pengadilan tinggi akan memberikan seluruh berkas kepada Mahkamah Agung (MA). Pemberian berkas ke MA dilakukan dalam jangka waktu selambatnya 30 hari sejak semua berkas diterima.

b.    Kasasi kasus perdata

                                 I.            Permohonan diajukan kepada panitera pengadilan selambatnya 14 hari setelah keputusan dijatuhkan. Pihak pemohon juga wajib menyertakan memori kasasi yang berisi alasan-alasan pengajuan kasasi. Jika pemohon tidak paham hukum maka panitera akan membantu penyusunan memori kasasi.

                                II.            Dalam waktu selambatnya 14 hari setelah semua berkas lengkap maka pihak panitera akan mengajukan ke pihak MA.

                              III.            MA akan memeriksa secara tertutup, tetapi pembacaan keputusan akan dilakukan dalam sidang terbuka.

Sistem Pemidanaan di Indonesia

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan pidana dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana itu. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana subtantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu Negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi menganggu dimasa yang akan datang.